Di gedung Deplu AS, Washington D.C., Lamees Dhaif bercerita tentang pemerintah Bahrain yang menculik adik perempuannya. Adik Lamess ditahan selama 50 hari gara-gara tulisan di blog Lamees yang mengkritik pemerintah. Perempuan jurnalis itu mungkin bisa menghadapi tekanan culik dan siksa, tapi adiknya yang guru tentu saja tidak.
Menurut Lamees, rumahnya juga pernah dikepung dan dilempari bom molotov pada pukul 3 pagi. Untunglah kakak lelakinya terbangun, dan bisa memadamkan apinya.
Anehnya, pernyataan ini kemudian disanggah kakaknya sendiri melalui koran Gulf Daily News. Kakak Lamees yang anggota satuan kepolisian Bahrain, menyangkal pernah diteror.
Begitulah kurang lebih kisah-kisah mencekam yang saya peroleh selama mengikuti tur ke Amerika Serikat bersama 20 blogger Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah. Generasi muda Indonesia mungkin tidak tahu, kalau 15 tahun yang lalu negara ini masih seperti Bahrain di mana orang-orang yang mengkritik pemerintah Soeharto akan diculik, disiksa, dan kemudian difitnah.
Tilik saja kisah Qais, blogger Irak yang berbadan besar dan berekspresi ramah itu. Di balik senyumnya yang selalu lebar, ternyata ia baru saja kehilangan seorang kakak ipar. Menurut Qais, kakak iparnya dibunuh oleh orang pemerintah. Ia memperoleh videonya, tetapi ketika hendak dipublikasikan, petugas melarangnya.
Alec Ross, yang merupakan staf ahli Menlu Clinton, mengaku walaupun AS memiliki kebijakan tunggal untuk internet yang terbuka untuk 195 negara di dunia, kebijakan ini harus dikemas oleh puluhan kebijakan-kebijakan lain. Menurut Alec, pemerintah AS dalam posisi sulit ketika berdiplomasi dengan negara sahabat yang dipimpin oleh diktator.
“Mereka bukan musuh, tetapi kami mengajak mereka untuk berubah,” ujar Alec.
Alec juga mencontohkan bahwa AS adalah negara pertama yang mengkritik pemerintah Tunisia setelah insiden Mohamed Bouazizi membakar diri.
Sebagian besar blogger dan jurnalis dalam pertemuan itu berpendapat bahwa mereka tidak mengharapkan AS untuk turun tangan menyelesaikan masalah di negara masing-masing, melainkan mereka berharap AS tidak membela rejim yang diktator. Wael Abbas, blogger dari Mesir mencontohkan kejadian ketika Menlu Clinton mengatakan pemerintahan Mubarak dalam kondisi stabil saat pergolakan tengah terjadi di negara itu.
Alec mengakui kekhilafan Clinton ketika memberi pernyataan itu, dan mengatakan kalau Ibu Menlu langsung mengoreksinya beberapa saat kemudian.
Saya berpendapat kalau nasib sebuah negara memang harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Dalam kasus seperti di Bahrain, Mesir, dan China di mana pemerintah mengendalikan akses internet, maka sebuah perubahan politik harus dilakukan dengan turun di jalan.
Sana Saleem, blogger dari Pakistan, mengkritisi pemujaan berlebihan terhadap alat-alat seperti Twitter dan Facebook. Hal yang sama juga diamini oleh Trinh Nguyen, seorang aktivis demokrasi Vietnam dalam sebuah panel di Netroots Nation. Trin berpendapat kalau untuk membuat perubahan di Vietnam harus dimulai dengan mematikan komputer dan turun ke lapangan.
Di Indonesia, dengan kemerdekaan berekspresi yang lumayan baik, saya melihat bahwa internet punya peran lebih dari sekedar alat. Dengan semakin meluasnya mobile internet, blog dan social media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini massa dan menjalar ke kebijakan publik.
Pengaruh di social media yang cenderung tersebar rata membuatnya lebih sulit untuk dikendalikan dan diarahkan untuk lari ke satu opini. Pelan tapi pasti, social media akan menjadi representasi opini massa yang lebih jujur. Dan ini tentu merupakan berita buruk bagi media massa yang nada pemberitaannya cenderung membela pemiliknya.
Tentu saja itu hanya akan terjadi, jika kemerdekaan berekspresi di Indonesia tetap merdeka.